Medan-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Medan mendukung lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Diharapkan, Rapendra itu dapat mendukung pertumbuhan investasi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Bukhari SE saat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (3/6/24).
” Dengan Perda baru ini, Fraksi PKS berharap iklim investasi yang ada di Kota Medan dapat lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ” ungkapnya.
lebih lanjut, dia menyebut keberadaan Ranperda itu merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari DPRD dan Pemko Medan terhadap penegakan aturan yang sesuai dengan peraturan di atasnya. oleh karena itu, diharapkan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat menjadi payung hukum terhadap para pelaku usaha dan investor, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
” Disisi lain, ekonomi juga harus tetap berjalan dan tumbuh. Kemudahan penanaman modal akan berefek pada lingkungan hidup. Kami berharap ke depan Penanaman Modal yang ada juga harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan hidup di sekitarnya dan Kota Medan, ” sambungnya.
Bukhari mengungkapkan, Pemberian Insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Sedangkan Pemberian Kemudahan merupakan penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi sehingga meningkatkan investasi di daerah.
” Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aturan pelaksanaan dari pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti dari PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Daerah,” ungkapnya mengakhiri (ain)
